Wali Kota dan Wawali Bima Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Secara Virtual
 |
| Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH. |
Kota Bima, Beritabima.com -Selasa, 15 April 2025, Pemerintah Kota Bima menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara virtual pada Selasa, 15 April 2025.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, mengikuti kegiatan ini secara daring dari Jakarta. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah hadir dari Aula Parenta (Ruang Rapat Wali Kota Bima) untuk mengikuti jalannya video conference.
Entry meeting ini merupakan bagian dari mekanisme awal dalam proses pemeriksaan keuangan negara, baik di tingkat pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga secara nasional. Dalam kesempatan ini, BPK RI memaparkan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi yang digunakan, serta potensi risiko yang harus diantisipasi.
Perwakilan BPK RI dalam sambutannya menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen serius dari seluruh entitas pelaporan dalam mendukung proses pemeriksaan.
Wali Kota Bima menyampaikan kesiapan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan ini.
“Kami siap mendukung seluruh tahapan pemeriksaan dan berharap proses ini dapat berjalan lancar serta memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan di masa mendatang,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Bima menegaskan komitmen untuk memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa, sebagai bentuk sinergi dan keterbukaan terhadap proses audit.
“Pemerintah Kota Bima akan terus menjaga koordinasi yang baik dengan BPK sebagai mitra strategis dalam mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” ungkapnya.
Kegiatan entry meeting ini tidak hanya menjadi langkah awal pemeriksaan, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas publik dan mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.(RED)
