“Dalam surat terbuka itu disebutkan ada pungutan Rp50 juta hingga Rp100 juta per kepala sekolah. Itu sangat tidak masuk akal, apalagi mereka adalah kepala sekolah yang diangkat saat kepemimpinan sebelumnya, IDP-Dahlan,” ujar Mahyudin, Minggu (7/4), dikutip dari Media Kabar Oposisi.
Mahyudin menilai isu ini sengaja dimainkan untuk merusak citra kepemimpinan Ady-Irfan yang masih dalam tahap awal. Ia bahkan menantang penyebar isu untuk membuktikan klaim mereka dengan menyebutkan nama-nama kepala sekolah yang dimaksud.
“Saya orang Wera asli. Saya kenal baik semua kepala sekolah di sini. Kalau berani, sebut saja namanya. Ini murni fitnah yang dihembuskan oleh pihak tak bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyudin menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi dari Bupati atau Wakil Bupati, termasuk kepada tim sukses, untuk meminta dana atau menjanjikan jabatan.
“Justru dalam Safari Ramadan kemarin di Wera dan Ambalawi, Bupati dan Wakil Bupati dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada jual beli jabatan. Kami juga sebagai tim menolak praktik seperti itu,” ujarnya.
Ia menduga isu tersebut berasal dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan perubahan yang dibawa oleh Ady-Irfan, terutama mereka yang dulunya merupakan bagian dari lawan politik.
“Ady-Irfan menjunjung tinggi prinsip ‘jabatan tanpa mahar’. Jika ada oknum yang bertindak di luar itu, bisa dipastikan bukan atas perintah atau sepengetahuan Bupati dan Wakil Bupati. Isu ini sengaja digoreng untuk menghambat langkah dan visi kepemimpinan baru,” pungkas Mahyudin.(RED).
Update Berita Bima Dompu dan Sekitarnya silakan Join di Saluran Beritabima.com
Saluran FB: https://www.messenger.com/channel/Beritabima.comMedia
Saluran WA: https://whatsapp.com/channel/0029VaQqyKBK0IBjWgnqCS20
