Pakta Integritas tersebut menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk menjalankan layanan yang transparan dan bebas dari gratifikasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bima menegaskan dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap langkah Kementerian Keuangan dalam memperluas cakupan pendampingan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara.
Perkuat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala KPPN Bima, Ahmad Yusuf, yang hadir bersama Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima, Wahyudi, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima, Beny, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas di wilayah.
"Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, KPPN memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi, pendampingan, serta dukungan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta pengelolaan APBD," jelas Ahmad Yusuf.
Ia juga mendorong Pemkab Bima untuk memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam penyaluran TKD agar dana tersebut dapat tersalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Raba Bima, Wahyudi, menegaskan kesiapan jajarannya dalam membantu Pemkab Bima mengoptimalkan penggalian potensi pajak guna mendukung penyaluran TKD yang lebih efektif.
Sejalan dengan itu, Kepala KPKNL Bima, Beny, juga menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara, termasuk aset-aset milik Kabupaten Bima.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(RED)
