 |
| Aktivis Bima Amirullah |
Bima, BeritaBima.com - Keputusan kontroversial DPRD Kabupaten Bima untuk mengajukan kenaikan gaji di tengah kesulitan ekonomi rakyat memicu gelombang kritik. Salah satu yang paling vokal adalah Amirullah, seorang aktivis dan alumni STPMD APMD Yogyakarta, yang menilai permintaan ini sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi sosial yang dihadapi masyarakat.
Menurut Amirullah, 45 anggota DPRD Bima yang saat ini sudah menerima gaji dan tunjangan sekitar Rp. 30 juta per bulan, masih merasa tidak cukup dan ingin menambah penghasilan mereka yang sebelumnya telah disampaikan pihak DPRD Kabupaten Bima. Permintaan ini disampaikan dengan alasan bahwa gaji mereka lebih rendah dibandingkan dengan DPRD Kota Bima.
Namun, alasan tersebut justru menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat.
"Bagaimana bisa mereka meminta kenaikan gaji saat rakyat masih berjuang untuk bertahan hidup? Bukankah tugas utama mereka adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan mereka sendiri?" ujar Amirullah Alumni STPMD APMD Yogyakarta dengan nada kecewa, sabtu,15 maret 2025.
Ketimpangan yang Menyakitkan
Amirullah menyoroti fakta bahwa Kabupaten Bima masih menghadapi berbagai permasalahan serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Kabupaten Bima memiliki angka kemiskinan tertinggi di Pulau Sumbawa, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya mencapai 70,33—menempati peringkat kedua terbawah di NTB.
"Jalan-jalan masih banyak yang rusak, fasilitas kesehatan terbatas, dan sekolah-sekolah kekurangan sarana. Tapi mereka malah memikirkan kenaikan gaji? Ini benar-benar mencederai kepercayaan rakyat," tambahnya.
Dalih yang Tak Masuk Akal
Salah satu alasan yang diajukan DPRD Bima untuk kenaikan gaji adalah luasnya daerah pemilihan (Dapil) yang membuat tugas mereka lebih berat dibandingkan dengan DPRD Kota Bima. Namun, Amirullah membantah keras argumen ini.
"Bukankah mereka sudah mendapatkan biaya perjalanan dinas? Seharusnya, pelayanan kepada rakyat tidak bergantung pada jumlah gaji, tetapi pada komitmen mereka untuk mengabdi," tegasnya.
Selain itu, kondisi keuangan Kabupaten Bima juga belum memungkinkan untuk menambah beban anggaran dengan kenaikan gaji DPRD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima hanya Rp. 175 miliar, sementara Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 justru mengalami pemangkasan sebesar Rp. 46,2 miliar.
"Jika keuangan daerah saja sedang sulit, bagaimana mungkin DPRD justru menuntut kenaikan gaji? Ini bukti bahwa mereka tidak peduli dengan kondisi rakyat," katanya dengan geram.
Masyarakat Harus Bersikap!
Amirullah menegaskan bahwa jika DPRD Kabupaten Bima tetap memaksakan kenaikan gaji, itu akan menjadi bukti nyata bahwa mereka lebih mementingkan kesejahteraan pribadi daripada kepentingan rakyat.
"Kepercayaan publik terhadap DPRD akan semakin hancur. Jika mereka lebih peduli pada kantong sendiri dibandingkan kesejahteraan rakyat, maka mereka tak pantas disebut wakil rakyat," ujarnya.
Dia pun mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dan menolak kebijakan yang hanya menguntungkan elite politik.
"Sudah saatnya rakyat bersuara. Jangan biarkan kebijakan ini terjadi. Kita harus melawan ketidakadilan ini!" pungkasnya.(RED)
