 |
| Manajer Grab se-Pulau Sumbawa Muktadirrulamin |
Kota Bima, Beritabima.com - Manajer Grab se-Pulau Sumbawa Muktadirrulamin menyampaikan klarifikasi terkait klaim dukungan yang disampaikan oleh pasangan calon (Paslon) Amanah dalam Pilkada Bima 2024.
Menurutnya, Grab sebagai perusahaan memiliki kebijakan tegas yang melarang terlibat dalam politik praktis dan tidak mendukung kandidat politik mana pun.
“Kami ingin menegaskan bahwa Grab, sebagai perusahaan, tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Kami sudah diperingatkan oleh manajemen pusat untuk tidak mendukung siapapun, sesuai dengan kebijakan perusahaan,” ujar Takdir - sapaan akrabnya - Kamis 10 Oktober 2024.
Ia mengungkapkan, klaim dukungan yang mengatasnamakan Grab oleh pihak tertentu telah menimbulkan kesalahpahaman.
Manajemen pusat juga telah memberikan peringatan keras kepada Grab Bima terkait penggunaan nama perusahaan dalam kegiatan politik tanpa sepengetahuan mereka.
“Kami tidak terima nama Grab dibawa-bawa dalam urusan politik. Ini melanggar aturan perusahaan. Urusan keberpihakan pribadi, silakan saja, tetapi tidak boleh membawa nama perusahaan. Kebijakan ini jelas datang dari pusat,” tegasnya.
Terkait dengan ratusan mitra driver Grab yang pernah hadir dan mengambil bantuan di Hotel Mutmainnah, Takdir menegaskan bahwa manajemen Grab Bima tidak mengetahui dan tidak memberikan izin untuk kegiatan tersebut.
“Kami tidak tahu-menahu soal acara itu, apalagi ada yang mengatasnamakan perusahaan. Ini jelas melanggar aturan internal kami,” terangnya.
Menyeru Takdir, 4 orang mitra driver Grab yang diduga terlibat dalam mengajak ke kegiatan tersebut, sudah diberikan teguran keras dan dinonaktifkan sementara sesuai kebijakan perusahaan.
Takdir kembali menegaskan bahwa Grab sebagai entitas bisnis harus netral dalam setiap proses politik, dan meminta agar pihak-pihak yang mencoba membawa nama perusahaan dalam urusan politik untuk berhenti.
“Kami harap semua pihak memahami bahwa Grab dilarang terlibat dalam politik praktis. Kami tidak mendukung kandidat manapun, dan mohon jangan membawa nama perusahaan dalam urusan politik,” pungkasnya.(RED)
.jpg)
