Pasca Kenaikan BBM Bersubsidi, KAMMI NTB Gelar Dialog Bersama Dinas Sosial

KAMMI NTB Saat menggelar dialog bersama Dinas Sosial NTB di Sultan Cafe Kota Mataram, Jumat (30/9/22) 

MATARAM, BB - Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) gelar dialog di Sultan Cafe Kota Mataram, Kamis 29/09/2022.

Kegiatan yang  mengupas tuntas dampak kenaikan BBM bersubsidi tersebut, turut dihadiri Kepala Dinas Sosial provinsi Nusa Tenggara Barat, anggota DPRD NTB Fraksi PKS dan akademisi Universitas Mataram.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahsanul khalik menjelaskan, dialog ini merupakan hal yang positif dan sangat bermanfaat. 

"Dialog sangat positif, bahkan sebuah solusi melalui saran masukan antara Pemerintah Daerah dengan mahasiswa terkait kenaikan BBM bersubsidi sangat bermanfaat, " Ujarnya. 

Baca juga: 

Kecelakaan, Sepasang Suami Istri Meninggal Ditempat

Jelang Babak 8 Besar, Lombok FC Fokus Benahi Finishing Touch

Pengurus Asprov PSSI NTB Diingatkan untuk Tak Rangkap Jabatan

Diduga Aniaya Korban dengan Parang, Terduga Pelaku Berhasil Diringkus Tim Gabungan Polsek Monta

Ahsanul khalik  menambahkan, Perintah pusat menyiapkan bantuan langsung tunai bagi masyarakat di NTB sebesar 600 ribu rupiah selama empat bulan, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat ditengah naiknya harga BBM bersubsidi serta sebagai langkah penangan jangka pendek dan menengah. 

"Salain itu jumlah penerima bantuan langsung tunai di provinsi NTB telah di cairkan sejak awal September dengan  sejumlah 524.435 penerima manfaat, " Jelasnya.

Pada tempat yang sama, Syarifuddin Nur  salah satu anggota KAMMI NTB pada kesempatan itu juga mengungkapkan, penggunaan BBM  subsidi harus benar-benar di pastikan tepat sasaran untuk masyarakat dan pemberian bantuan langsung tunai juga harus di pastikan tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM subsidi. 

"Terkait kenaikan harga BBM subsidi ini kami selaku mahasiswa akan mengawal kebijakan pemerintah daerah terkait pemberian bantuan langsung tunai agar tetap sasaran " Tegasnya.  (RED)