MATARAM - DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB terus memanaskan mesin partai. Target tinggi telah dicanangkan dalam Pemilu 2024. PDI Perjuangan menargetkan kursi DPR RI di dua Dapil dapat terisi. Sementara untuk DPRD Provinsi NTB, ditargetkan menambah tiga kursi dari perolehan Pemilu 2019.
Kemarin (28/3) sore hingga petang, DPD PDIP NTB menggelar Rakor Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rakor digelar di kantor DPD PDIP NTB di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram.
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat hadir dan membuka langsung kegiatan tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hadir bersama Ketua DPP Bidang Industri, Ketenegakerjaan dan Jaminan Sosial, Nusyirwan Soejono.
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat menegaskan, bahwa kedisiplinan dalam berpartai harus terus dijunjung para kader. Sebagai contoh, ketika kegiatan dijadwalkan pada pukul 13.00 WITA, maka kader sudah seharusnya bersiap sebelum pukul 13.00 WITA.
"Kader PDIP di NTB harus melihat dan meniru Pak Djarot dan Pak Nusyirwan yang sudah berkeliling ke semua daerah di Indonesia, tapi bisa datang ke NTB tepat waktu,” kata Rachmat.
Dia menegaskan, menjunjung tinggi kedisiplinan adalah dedikasi seorang pemimpin. Karena itu, Rachmat tak akan pernah berhenti menuntut dedikasi tersebut dari seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Bumi Gora.
Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok ini pun memberi contoh, bagaimana dirinya terus menanamkan sikap disiplin dalam berpartai. Salah satunya misalnya, Rachmat mengajak kader PDIP NTB untuk berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar dan Makam Gus Dur di Jombang. Di mana, saat kunjungan itu, rombongan NTB disambut oleh Ketua DPRD hingga Wali Kota Blitar.
"Jadi izin Pak Djarot, karena disipilin harus terus ditegakkan di NTB, maka model kepemimpinan yang sedikit keras untuk semata-mata mendidik para kader agar tertib harus saya lakukan," ujar Rachmat.
Ia menegaskan, bahwa sikap tegas dan tertib yang selama ini dilakukan dalam kepemimpinan partai di NTB, adalah buah sikap sayang dan peduli Rachmat pada para kadernya.
Terkait proses penjaringan calon DPR, DPRD provinsi hingga kabupaten/kota, Rachmat menjelaskan, pihaknya telah melakukan empat kali pleno. Pleno berpatokan pada Peraturan Partai Nomor 25-A.
Selain itu, Rachmat membuat kebijakan. Agar daerah pemilihan (Dapil) yang kosong bisa terisi, maka pihaknya mewajibkan dapil yang terisi untuk membantu dapil yang kosong tersebut.
Terlebih, dari delapan dapil di Provinsi NTB, pihaknya menargetkan dapat meraih tujuh kursi di Pemilu 2024. Itu artinya, ada peningkatan jumlah tiga kursi dari pemilu tahun 2019.
PDIP NTB pun kini sudah merekrut caleg dari berbagai latar belakang. Termasuk dari tokoh agama. Selain itu kata Rachmat, PDI Perjuangan NTB kini juga punya tokoh Bamusi yang dicalonkan di kursi DPR RI.
“Untuk di Loteng kita juga sudah merekrut tokoh NU dan Muhammadiyah untuk masuk sebagai caleg," ungkap Rachmat.
Untuk perebutan kursi DPR RI di Dapil Pulau Sumbawa, lanjut dia, pihaknya sudah menugaskan Bupati KSB HW Musyaifirin untuk bergerak sebagai Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) untuk bisa meraih satu kursi di DPR RI di Pemilu 2024.
"Kalian harus pahami, jika Pak Jokowi sudah datang ke Bima, juga Sumbawa dan KSB di Pulau Sumbawa. Itulah simbol, bahwa kader partai harus bergerak untuk merebut kursi di Pulau Sumbawa,” tandasnya.
Kerja-kerja luar biasa juga kata Rachmat dilakukan di Lombok Timur sehingga juga bisa kembali seperti tahun 1987, saat dirinya memimpin PDIP di sana hingga tahun 1999. Saat itu, kursi di Lotim kan bisa kita diraih sebagai Wakil Ketua DPRD.
*Petarung Ideologis*
Sementara itu, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya menargetkan rakor Penjaringan dan Penyaringan Bacaleg di semua wilayah Indonesia bisa tuntas akhir bulan ini. Penempatan para bacaleg harus merujuk pada peraturan partai. Selain itu, para caleg PDIP itu, wajib menjadi petarung ideologis.
"Yang utama itu, bacaleg yang harus ditempatkan adalah sosok yang bisa meraih kursi. Kenapa saya ingatkan hal ini, sebab ada kecendrungan di banyak tempat, caleg kita bertempur dengan kawannya sendiri," ungkap Djarot.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar suara partai dapat bertambah dengan target yang sudah ditentukan, tentunya pembagian wilayah antarcaleg harus menjadi hal yang utama.
Selain itu, para caleg yang hanya memikirkan zona aman dan bersikap egois harus perlu dipertimbangkan untuk dicalonkan di Pemilu 2024. Sebab, Djarot menargetkan bahwa di DPR RI dapil Pulau Sumbawa harus bisa terisi.
Selanjutnya, DPRD NTB yang memiliki delapan dapil, harus dapat meraih satu kursi per dapilnya. Begitu pun di Kota Bima yang memiliki empat dapil, harus setiap dapilnya terisi.
"Termasuk juga di Kabupaten Bima, Lombok Tengah. Intinya, semua dapil itu harus terisi, dan itu akan kita cek. Ini karena tahun 2024, kita ingin menjadi pemenang pemilu. Maka, penempatan caleg itu jangan asal-asalan," tegas Djarot.
Terkait tipologi NTB yang masuk katagori daerah agamis. Djarot memastikan hal itu menjadi peluang bagus bagi para kader PDIP NTB untuk bisa bekerja meraup suara. Asalkan daerah basis bisa tetap dikelola.
Selanjutnya, jiwa PDIP sebagai partai yang bisa mengayomi siapapun. Utamanya, adalah kaum minoritas harus terus digelorakan oleh bacaleg di masyarakat.
"Jadi, kerja bacaleg jika ingin partai meraup kursi besar adalah dengan banyak berbagi bersama rakyat. PDIP butuh butuh petempur idiologis, yang selalu bonding bersama rakyat. Pokoknya, kader NTB jangan pesimistis, tetap berkerja seperti yang dilakukan Pak Haji Rachmat Hidayat selalu bersama rakyat," tandas Djarot.
*Bahaya Khilafah*
Dalam kesempatan itu, Djarot juga meminta para kader PDIP untuk terus membumikan salam Pancasila yang dikenalkan oleh Ketua Umum DPP PDIP Hj Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP.
Hal ini lantaran banyak masyarakat sudah terbius dengan idiologi lain. Parahnya, anak muda saat ini, sudah mulai tidak paham akan idiologi Pancasila
Djarot lantas membuka hasil Survei SMRC yang menyebutkan bahwa sistem khilafah sangat diterima baik dan disetujui oleh warga di Pulau Sumatera dengan raihan 48 persen. Selanjutnya di Pulau Sulawesi, ada sekitar 43 persen yang setuju akan sistem khilafah. Dan berikutnya di urutan ketiga adalah wilayah Jawa Barat.
Hasil survei ini kata Anggota DPR RI ini, jelas memperlihatkan bahwa idiologi khilafah untuk mengembalikan bangsa Indonesia sebagai negara Islam yang sejak era Bung Karno memang ada, kini mulai tumbuh kembali.
“Maka, hasil survei itu jadi alarm untuk kita para kader yang jelas berideologi Pancasila, untuk melawan hal-hal yang berlawanan dengan konstitusi negara," jelas Djarot Saiful.(RED)
.jpg)
